BEKASI Media Info Hukum, Jum’at 18 September 2026 — Skandal dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi yang bekerja sama dengan PT Pertamina EP melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) memasuki babak baru yang mengguncang publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengumumkan nilai kerugian negara sementara dalam kasus yang berlangsung dari periode 2009 hingga 2024 ini ditaksir fantastis, mencapai Rp 2 Triliun.
Penyidik dari Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan maraton di enam lokasi strategis di Bekasi hingga Jakarta, termasuk kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, kantor PT Migas Kota Bekasi, serta kantor pihak swasta Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Sampoerna Strategic, Jakarta.
ANALISIS PERKARA: MULTI-SYSTEMIC FAILURE & POTENSI MODUS OPERANDI
Melihat rentang waktu dugaan tindak pidana yang sangat panjang (15 tahun, periode 2009–2024) serta besarnya angka kerugian negara yang mencapai Rp 2 Triliun, perkara ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik (systemic failure) pada tata kelola BUMD dan skema KSO sektor migas.
Beberapa poin krusial analisis perkara ini meliputi :
Penyimpangan Konstruksi Kerja Sama Operasi (KSO) :
Skema KSO pada industri migas seharusnya memberikan margin dan bagi hasil (profit-sharing) yang adil untuk penerimaan daerah dan negara. Nilai kerugian hingga Rp 2 Triliun mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penyusunan klausul kontrak, manipulasi biaya operasional (cost recovery/operational expense), atau rekayasa perhitungan volume produksi/dividen yang tidak disetorkan secara nyata ke kas daerah/negara.
Keterlibatan Pihak Ketiga dan Korporasi Swasta :
Hadirnya penyidikan terhadap perusahaan swasta seperti Foster Oil & Energy Pte. Ltd. mengarah pada dugaan skema transfer pricing, pencucian uang (money laundering), atau penyaluran manfaat keuangan kepada pihak yang tidak berhak (beneficial ownership) melalui strukturperantara (vendor/third-party management).
Lemahnya Evaluasi & Pengawasan Internal (Lapse of Governance) :
Berlangsungnya transaksi atau tata kelola bermasalah selama 1,5 dekade membuktikan fungsi pengawasan komite audit, Dewan Pengawas BUMD, serta instansi pembina Pemkot Bekasi tidak berjalan dengan efektif.
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Oleh :
Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.
(Sekretaris DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi & Ketua Umum YLBH Sahaya Dharma Indonesia)
I. LANDASAN HUKUM MATERIIL KORUPSI DAN TPPU
(Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Baru)
Kerugian negara sebesar Rp 2 Triliun merupakan angka yang tidak hanya merugikan keuangan negara (state financial losses), melainkan juga melumpuhkan perekonomian daerah.
Berdasarkan konstruksi fakta hukum sementara :
Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi & Penyertaan:
Perbuatan para pihak yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dijerat menggunakan ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru (khususnya Pasal 603 jo. Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 sebagai kodifikasi delik inti korupsi).
Konstruksi penyertaan bersama-sama (medeplegen) atau menganjurkan bagi pihak-pihak yang menandatangani, membiarkan, atau memfasilitasi KSO ini tidak lagi didasarkan pada Pasal 55 KUHP lama, melainkan bertumpu pada Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023.
Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) :
Aparat penegak hukum (Jampidsus Kejagung) tidak boleh hanya berhenti pada delik korupsi, tetapi wajib menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelusuran aliran dana (follow the money) wajib dikejar hingga ke ultimate beneficial owner guna pemulihan aset (asset recovery).
II. TANGGUNG JAWAB KORPORASI & PEJABAT PUBLIK
(Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability):
Berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana korporasi kini diatur secara umum dan eksplisit dalam KUHP. Jika terbukti bahwa korporasi (baik BUMD PT Migas Kota Bekasi maupun pihak swasta Foster Oil & Energy Pte. Ltd.) digunakan sebagai sarana kejahatan atau tindak pidana dilakukan untuk memberi manfaat bagi korporasi secara melawan hukum, maka entitas korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Sanksi pidana korporasi mencakup denda (Kategori VIII) serta pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga perampasan aset korporasi untuk negara.
Akuntabilitas Pejabat Pemkot & BUMD :
Rangkaian penggeledahan di kantor Sekda hingga Bapenda Kota Bekasi menegaskan bahwa penyidik membidik pertanggungjawaban pejabat pembuat kebijakan dan pengawas kekayaan daerah yang dipisahkan. Setiap pejabat publik yang menandatangani, membiarkan, atau menerima kickback dari penyimpangan KSO ini secara hukum tidak dapat berlindung di balik diskresi atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
III. LANDASAN HUKUM ACARA / FORMIL
(Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP Baru)
Tata Cara Penggeledahan dan Proteksi Alat Bukti Digital:
Tindakan penggeledahan maraton oleh Penyidik Jampidsus Kejagung RI di 6 (enam) lokasi strategis wajib tunduk pada ketentuan penggeledahan, penyitaan, dan upaya paksa dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP).
Legalitas pengamanan dan verifikasi alat bukti elektronik (digital evidence/e-discovery) hasil audit transaksi KSO harus dipastikan sesuai standar KUHAP Baru agar tidak cacat hukum (due process of law) di Pengadilan Tipikor.
Pemblokiran dan Penyitaan Pre-Emptive (Asset Recovery):
Penyidik memiliki wewenang berdasarkan KUHAP Baru untuk segera melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan terhadap seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik para pihak/korporasi yang terlibat. Prosedur asset tracing ini harus mendahului penetapan tersangka guna mencegah pengalihan aset (alienation of assets).
IV. REKOMENDASI DAN SIKAP HUKUM
Transparansi Perhitungan Auditing Kerugian Negara:
Penyidik Kejagung disarankan untuk terus berkoordinasi secara ketat dengan BPK RI atau BPKP untuk menetapkan real and actual loss (kerugian nyata dan pasti) sebesar Rp 2 Triliun agar surat dakwaan di Pengadilan Tipikor tidak celah dalam judicial audit.
Sita Eksekusi & Pemulihan Keuangan Daerah Kota Bekasi:
Penuntut Umum Kejagung wajib menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset yang hasil pemulihannya (asset recovery) disetorkan secara langsung kembali ke kas daerah Pemkot Bekasi demi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Evaluasi Total Tata Kelola BUMD di Kota Bekasi :
Kasus ini menjadi peringatan keras (warning call) bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan forensic audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD dan skema kerja sama pihak ketiga agar tidak terjadi skandal serupa di kemudian hari.
