BEKASI, Media Info Hukum – Terbongkarnya grup komunikasi perpesanan berjuluk *”SMK se-Bekasi Bersatu”* yang menjadi sarana doktrinisasi serta mobilisasi aksi anarkis siswa oleh alumni berusia 23 tahun, Firmansyah alias Batak, menyita perhatian publik nasional. Aksi nekat menggerakkan pelajar aktif di bawah umur untuk merusak fasilitas umum hingga seruan membawa bom molotov dinilai bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan bentuk kejahatan terorganisir yang memanfaatkan relasi kuasa (Sabtu 26 September 2026).
Merespons pengungkapan oleh Polres Metro Bekasi Kota ini, Advokat Anton R Widodo, S.H., M.H., Sekretaris DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Bekasi sekaligus Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sahaya Dharma Indonesia, memberikan analisis dan pandangan hukum yang komprehensif, rigid, dan sistematis.
ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Oleh : Advokat Anton R Widodo, S.H., M.H.
I. DUDUK PERKARA DAN KONSTRUKSI FAKTA HUKUM
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan Polres Metro Bekasi Kota:
Penyalahgunaan Relasi Kuasa Senioritas: Tersangka (23 tahun) secara sadar memanfaatkan posisi psikologisnya sebagai alumni (senior) untuk membujuk, mengarahkan, dan memobilisasi adik-adik kelasnya yang mayoritas berkategori anak di bawah umur (di bawah 18 tahun).
Perencanaan Sarana Kejahatan secara Digital: Penggunaan media komunikasi grup perpesanan (WhatsApp/Telegram) bukan sekadar wadah silaturahmi, melainkan diubah menjadi sarana koordinasi taktis merekrut, membagikan instruksi perusakan, hingga memprovokasi pembuatan/pembuatan bom molotov.
II. URAIAN RIGID ANCAMAN PIDANA TERHADAP TERSANGKA UTAMA
1. Jeratan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Penghasutan Utama
Pasal 247 KUHP : Menghasut di muka umum untuk melakukan tindak pidana atau melawan kekuasaan umum (ancaman hingga 4,5 tahun).
Pasal 248 ayat (1) jo. Pasal 20 huruf d KUHP: Menghasut secara tertulis/elektronik serta menyediakan sarana/fasilitas kerusuhan (ancaman hingga 6 tahun).
2. Pelapis UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)
Penyebaran Berbahaya
Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE: Menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kerusuhan, keonaran, atau gangguan ketertiban umum di masyarakat.
3. Pelanggaran UU Perlindungan Anak
Eksploitasi Anak
Pasal 76H jo. Pasal 87 UU No. 35 Tahun 2014: Melarang setiap orang merekrut atau membiarkan anak dalam situasi eksploitasi, bahaya, atau tindakan melawan hukum.
“Tersangka tidak bisa berlindung di balik dalih sekadar ajakan solidaritas alumni. Secara doktrin hukum pidana (deelneming), posisi tersangka adalah Uitlokker (Penganjur/Bujuk Rayu) sekaligus Aktor Intelektual di tingkat grup, di mana ia mengeksploitasi kepolosan serta kerentanan psikologis anak di bawah umur”.
Anton R Widodo, S.H., M.H.
III. REKOMENDASI DAN PANDANGAN SISTEMATIS HUKUM
1. Penerapan Konstruksi Pasal Berlapis (Kumulatif)
Memaksimalkan Efek Jera
Kepolisian didesak tidak hanya terpaku pada Pasal 247 dan Pasal 248 KUHP Baru, tetapi wajib mengomposisikan persangkaan secara berlapis menggandeng Pasal UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Hal ini penting agar menjadi pesan keras bagi pihak manapun untuk tidak menunggangi pelajar demi aksi kekerasan.
2. Perlindungan dan Restoratif bagi Pelajar Aktif
Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
Para siswa/pelajar yang terlanjur masuk dalam grup harus diposisikan sebagai korban manipulasi dan eksploitasi senior. Pendekatan hukum terhadap anak wajib mengedepankan asas Diversi dan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), terkecuali anak yang terbukti secara independen melakukan tindakan kejahatan fisik berat.
3. Deteksi Dini & Literasi Hukum Lingkungan Sekolah
Langkah Preventif Terpadu
Dinas Pendidikan, pihak Sekolah, serta para Orang Tua harus memperketat pengawasan terhadap pembentukan grup-grup alumni tak resmi di media sosial. Sekolah perlu menggandeng LBH dan Kepolisian untuk memberikan edukasi literasi hukum digital secara berkala.
IV. KESIMPULAN
Advokat Anton R Widodo, S.H., M.H., menegaskan bahwa YLBH Sahaya Dharma Indonesia bersama DPC KAI Kota Bekasi mendukung penuh ketegasan Polres Metro Bekasi Kota dalam membongkar jaringan mobilisasi anarkis ini hingga tuntas. Penegakan hukum yang adil harus mampu membedakan secara tegas antara penganjur/penggerak utama yang berniat jahat (mens rea) dan anak-anak sekolah yang menjadi korban doktrinasi.
ARW
