BEKASI – Media Info Hukum, Polemik dugaan pengusiran dan penghinaan wartawan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terus mendapat sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari tokoh Jawara Betawi, Babeh HK Damin Sada.
Babeh Damin yang juga Ketua Umum Jawara Jaga Kampung (JAJAKA) sekaligus pendiri media http:LiputanHK.com ini menyayangkan dugaan perlakuan tidak pantas terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik.
“Kalau jabatan bikin lupa sopan santun, lalu siapa yang mengingatkan?” sindir Babeh Damin dalam sebuah video pernyataannya yang beredar, Kamis (9/10/2026).
Kasus ini bermula saat sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi pada Selasa (6/10/2026) untuk melakukan konfirmasi terkait carut-marut persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng.
Alih-alih mendapatkan penjelasan, wartawan tersebut justru diduga diminta keluar dari kantor. Bahkan, muncul dugaan adanya ucapan yang merendahkan fisik wartawan. Peristiwa itu dikabarkan terekam dalam video.
Hukum Ditabrak Karena Merasa Dibekingi
Babeh Damin menilai, fenomena pejabat yang bersikap arogan biasanya muncul karena merasa memiliki bekingan orang kuat di atasnya.
“Merasa ada yang membekingi, hukum pun ditabrak?” kata Babeh Damin menyentil perilaku pejabat yang dinilainya merasa aman karena punya dukungan di lingkaran kekuasaan.
Ia pun membeberkan pandangannya blak-blakan :
“Memang biasanya pejabat di daerah karena dia merasa rombongannya orang kuat di atas, jadi dia mau bertindak semaunya dia, karena merasa ada orang kuat atau keluarganya ada orang kuat di atas sana jadi sudah biasa itu. Kalau orang tidak ada rombongannya di atas biasanya ya biasa saja, dia takut berbuat apa pun. Tapi karena rombongannya di atas banyak dia berani berbuat apa aja karena merasa ada yang belain nanti suatu saat ada masalah, bukan sekadar sopan santun, hukum pun ditabrak sama dia karena dia sudah merasa aman, ada yang membekingi di atas, itulah kelakuan pejabat di daerah makanya negara seperti ini terus kacau, karena ada orang seperti ini,” ujar Babeh Damin.
Jabatan Seharusnya Tidak Lebih Tinggi dari Etika
Menurut Babeh Damin, polemik ini bukan sekadar soal adu mulut antara wartawan dan pejabat. Ini menyangkut bagaimana pejabat publik menghormati kerja pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Jabatan publik, kata dia, seharusnya tidak membuat seseorang merasa kebal terhadap kritik. Apalagi, konfirmasi yang dilakukan wartawan adalah bagian dari kerja jurnalistik untuk memberikan ruang klarifikasi sebelum berita diterbitkan.
Dalam praktiknya, konfirmasi justru menjadi kesempatan bagi pejabat untuk menjelaskan duduk perkara, meluruskan informasi, atau membantah tudingan yang beredar.
“Jangan sampai jabatan lebih tinggi dari etika. Pejabat itu pelayan publik, punya tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusinya,” tegas Babeh Damin.
Ia juga mengingatkan agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional, bukan justru mengaburkan substansi persoalan sewa alat berat yang menjadi fokus pertanyaan wartawan.
Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran tetap harus diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Rekaman video yang disebut dimiliki wartawan bisa menjadi salah satu bahan untuk menelusuri kronologi peristiwa secara utuh.
Sebab, ketika wartawan datang membawa pertanyaan, yang dibutuhkan publik bukanlah adu gengsi. Yang dibutuhkan adalah jawaban.
Kalau memang tidak ada masalah, mengapa harus takut dikonfirmasi ?
Wawan S.A.N
