Banda Aceh — Aktivis sipil Aceh, Hasnawi Ilyas alias Awi Juli, mengkritik keras pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang menuding adanya pencurian baut pada jembatan Bailey.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar fakta lapangan, mencederai akal sehat publik, dan merusak citra Aceh yang sedang dilanda bencana.
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (1/1/2026), Awi Juli menegaskan bahwa sejak awal jembatan Bailey tersebut dijaga ketat oleh aparat. Keberadaan petugas keamanan di lokasi berlangsung terus-menerus, bahkan simbol negara berupa bendera Merah Putih dipasang rapat di sekitar jembatan sebagai penanda pengamanan.
“Kalau jembatan itu dijaga aparat siang dan malam, lalu siapa yang mencuri baut? Tudingan ini justru memalukan secara logika dan menyudutkan rakyat Aceh tanpa dasar,” kata Awi Juli.
Ia menyebutkan, penilaian warga di sekitar lokasi justru bertolak belakang dengan narasi pencurian yang dilontarkan KASAD. Menurut warga, persoalan utama terletak pada pemasangan baut yang sejak awal diduga tidak lengkap, dikurangi, atau dilakukan secara lalai dan tergesa-gesa.
Indikasi tersebut, lanjut Awi Juli, bahkan sudah terlihat sejak tahap uji coba jembatan. Pada saat itu, konstruksi sempat bermasalah akibat pemasangan baut lantai yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar teknis. Kondisi fisik jembatan sejak peresmian pun dinilai jauh dari kata layak.
“Dari uji coba saja sudah bermasalah. Ini lebih masuk akal disebut kelalaian teknis atau pekerjaan asal-asalan demi kejar target, bukan tindak kriminal,” tegasnya.
Awi Juli menilai tudingan pencurian yang disampaikan pejabat setingkat KASAD berpotensi menjadi pengalihan isu dari tanggung jawab teknis dan institusional. Menurutnya, kegagalan pekerjaan infrastruktur darurat seharusnya direspons dengan audit teknis terbuka dan evaluasi profesional, bukan dengan membangun narasi kriminal yang menyasar masyarakat.
“Kalau memang ada unsur pidana, itu ranah kepolisian. Tapi kalau ini soal mutu pekerjaan, maka yang harus bertanggung jawab adalah pelaksana dan pengawas proyek,” ujarnya.
Ia juga mengkritik etika pernyataan Maruli yang dinilai minim empati terhadap Aceh yang sedang berjuang pulih dari bencana. Tudingan tersebut, menurutnya, bukan hanya keliru, tetapi melukai martabat daerah dan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Negara ini negara hukum, bukan negara tudingan. Pejabat bersenjata seharusnya melindungi rakyat, bukan mencurigai mereka tanpa bukti,” pungkas Awi Juli. (*)
