BEKASI MEDIA INFO HUKUM, 14 Oktober 2026 — Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM membatalkan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi dua narapidana kasus viral Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Muhammad Subchi Azal Tsani alias Bechi menyoroti kembali dilema mendasar dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Evaluasi mendadak dan pencabutan hak PB tersebut dipicu oleh temuan indikasi maladministrasi serta ketidaksesuaian prosedur administratif dan dugaan fasilitas khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Langkah korektif ini memperlihatkan pergeseran krusial: Bagaimana pemberian hak integrasi narapidana sering kali berbenturan dengan tuntutan keadilan publik dan perlindungan hak-hak korban kejahatan.
Analisa & Pendapat Hukum
Oleh : Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.
Sekretaris DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi
Ketua Umum YLBH Sahaya Dharma Indonesia
Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bukan sekadar diskresi administrasi, melainkan instrumen hukum reintegrasi sosial yang berada di persimpangan antara perlindungan HAM narapidana dan kepastian hukum bagi masyarakat.
1. Independensi dan Integritas Pemenuhan Hak Narapidana
Secara yuridis, Pembebasan Bersyarat merupakan hak subjektif – konstitusional narapidana yang dijamin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kepastian Hukum Berdasarkan Aturan: Pemenuhan hak integrasi wajib didasarkan pada pemenuhan syarat substantif (penilaian perubahan perilaku melalui Assesment Risk and Need) dan syarat administratif secara konsisten. Hak narapidana tidak boleh dipangkas secara sewenang-wenang hanya akibat tekanan opini publik.
Penolakan Praktik Kongkalikong:
Pemenuhan hak ini haram hukumnya ditransaksikan melalui praktik “kongkalikong”, kompromi informal, nepotisme, maupun gratifikasi. Ketidakpatuhan terhadap prosedur normatif seperti manipulasi perhitungan remisi atau maladministrasi merusak asas due process of law dan memicu batal demi hukumnya produk administrasi tersebut.
2. Perlindungan Hak Masyarakat dan Restitusi Keadilan Korban
Sistem pemidanaan modern tidak lagi berfokus semata pada retributif (pembalasan) maupun pembinaan narapidana semata, melainkan berorientasi pada Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
Harmonisasi Hak Binaan dan Hak Korban :
Hak pembebasan bersyarat tidak boleh mengesampingkan penderitaan dan hak kerugian yang dialami masyarakat atau korban.
Restitusi dan Ganti Rugi sebagai Indikator Substantif:
Untuk kasus-kasus khusus (seperti kejahatan keuangan massal, kekerasan seksual, atau tindak pidana korporasi), pelaksanaan pemulihan hak korban termasuk iktikad baik pembayaran restitusi, ganti rugi, atau permohonan maaf harus dijadikan syarat substantif yang mengikat sebelum rekomendasi PB diterbitkan. Negara tidak boleh memulihkan kebebasan pelaku sebelum ada skema pemulihan yang adil bagi korban.
3. Penguatan Pengawasan Melekat (Verstekte Causal Toezicht)
Pencabutan status PB yang berulang membuktikan masih lemahnya sistem deteksi dini dan transparansi internal di Ditjenpas.
Pengawasan Jenjang Berlapis:
Harus diterapkan pengawasan melekat secara berjenjang dari Tingkat Kalapas, Kanwil, hingga Ditjenpas untuk menutup celah manipulasi dokumen administrasi dan fasilitas khusus bagi napi high-profile.
Digitalisasi dan Auditing Publik:
Seluruh tahapan penilaian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) wajib terintegrasi secara terbuka, terdigitasi, serta dapat diaudit oleh lembaga independen seperti Ombudsman RI dan Komnas HAM. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap keputusan PB diterbitkan atas dasar objektivitas, bukan kolusi.
Kesimpulan
Pembebasan Bersyarat harus tetap ditempatkan sebagai bagian utuh dari proses reintegrasi sosial narapidana tanpa menegasikan rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum yang berwibawa hanya dapat dicapai apabila pemenuhan hak narapidana dilakukan secara murni tanpa kongkalikong, hak korban diakomodasi secara konkret, dan pengawasan internal dijalankan secara terstruktur serta transparan.
ARW
