PENGANTAR :
Rencana Pemerintah untuk tetap menggunakan pos Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN guna membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada RAPBN 2027 merupakan ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Upaya memanipulasi nomensklatur anggaran dengan membungkus program bantuan sosial pangan ke dalam pos pendidikan inti bukan saja mencederai akal sehat publik, tetapi secara terang-terangan menentang prinsip dasar tata kelola keuangan negara dan norma konstitusi.
Pendidikan bukan sekadar hadirnya murid di dalam kelas dengan perut terisi, melainkan hak fundamental warga negara atas fasilitas belajar yang layak, kesejahteraan tenaga pendidik, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan mutu kurikulum. Ketika anggaran pendidikan dipangkas demi membiayai program non-kependidikan primer, negara tengah melakukan pelanggaran konstitusional secara sadar dan terstruktur.
IDENTITAS DAN KAPASITAS HUKUM
Legal Opinion (Pendapat Hukum) ini disusun dan diterbitkan oleh:
Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H
Sekretaris DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Bekasi & Ketua Umum YLBH Sahaya Dharma Indonesia (Kamis 13/08/2026),
Sebagai lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat yang berkomitmen pada penegakan Rule of Law, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah (government action), kami menyampaikan analisis dan pendapat hukum yang komprehensif, rigid, dan sistematis sebagai berikut.
ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
I. LANDASAN HUKUM DAN AMANAT KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL MANDATE)
Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Rasionalitas Hukum: Frasa “sekurang-kurangnya dua puluh persen” dialokasikan secara eksplisit untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (core education delivery). Penggunaan dana pendidikan di luar fungsi inti kependidikan (seperti pengadaan logistik pangan berskala nasional) merupakan diversi anggaran (budget diversion) yang mematikan esensi perintah pasal ini.
Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
Menandaskan kewajiban penyediaan dana pendidikan minimal 20% yang diperuntukkan bagi komponen biaya operasional, sarana-prasarana, peningkatan kualifikasi pendidik, dan aksesibilitas anak bangsa terhadap ilmu pengetahuan.
II. KEPASTIAN HUKUM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 40/PUU-XXIV/2026
Prinsip Final and Binding dan Erga Omnes
Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, putusan MK bersifat final, mengikat, dan berlaku bagi seluruh badan negara (erga omnes).
Kaidah Hukum Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026
Mahkamah Konstitusi secara tegas menetapkan bahwa pembebanan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam Mandatory Spending Anggaran Pendidikan 20% HANYA diperbolehkan secara transisional pada APBN Tahun Anggaran 2026.
Untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya, MK memerintahkan bahwa anggaran program MBG Wajib Dipisahkan dan *TIDAK BOLEH LAGI* menyedot pos anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan utama.
Konsekuensi Hukum Pembangkangan Konstitusi (Constitutional Disobedience)
Apabila Istana/Pemerintah bersama DPR tetap memasukkan anggaran MBG ke dalam Mandatory Spending Pendidikan 20% dalam penyusunan RAPBN 2027, tindakan tersebut bukan sekadar perbedaan interpretasi kebijakan (policy preference), melainkan bentuk Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Contempt of Constitutional Court Decision) dan Tindakan Inkonstitusional.
III. KUALIFIKASI MALADMINISTRASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Rencana pemaksaan anggaran tersebut melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya:
Asas Kepastian Hukum: Mengabaikan norma hukum positif yang telah ditafsirkan secara mutlak oleh MK.
Asas Kecermatan: Memaksakan pencampuran dua urusan pemerintahan yang berbeda (kesehatan/gizi pangan dengan penyelenggaraan pendidikan) sehingga merugikan kualitas pendidikan.
Asas Kemanfaatan & Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir): Menggunakan wewenang penganggaran APBN untuk tujuan politis/program prioritas non-kependidikan dengan mengorbankan alokasi inti pendidikan.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Penyusunan RAPBN 2027 yang menabrak Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang membuka celah gugatan Tata Usaha Negara (TUN) maupun Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).
IV. REKOMENDASI DAN SIKAP HUKUM Faktual
Atas dasar pertimbangan hukum di atas, DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi bersama YLBH Sahaya Dharma Indonesia menyatakan sikap dan merekomendasikan:
Hentikan Wacana Pencakupan MBG dalam Anggaran Pendidikan 2027:
Pemerintah dan Kementerian Keuangan wajib mengalokasikan anggaran Program MBG melalui pos anggaran sosial, kesehatan, atau badan khusus di luar alokasi Mandatory Spending Pendidikan 20% pada RAPBN 2027 demi mentaati Putusan MK.
DPR RI Wajib Menggunakan Hak Budgeting Berdasarkan Konstitusi:
Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi X DPR RI harus menolak setiap draf RAPBN 2027 yang menyelipkan dana MBG ke dalam pos anggaran pendidikan 20%.
Peringatan Langkah Hukum (Legal Action Warning):
Jika Pemerintah dan DPR tetap meloloskan RAPBN 2027 dengan skema pencampuran anggaran MBG ke dalam pos pendidikan, kami siap mengajukan Uji Materil (Judicial Review) kembali ke Mahkamah Konstitusi serta menempuh jalur Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) demi menyelamatkan hak atas pendidikan anak-anak bangsa.
Bekasi, 13 Agustus 2026
Narasumber :
Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.
