BEKASI Media Info Hukum, Selasa 18 Agustus 2026 — Diskursus publik kembali menghangat pasca-klarifikasi dari Badan Komunikasi Kepresidenan (BAKOM) terkait kekeliruan data nominal upah pengupas bawang yang disampaikan Presiden dalam pidato resminya. Istana berdalih kesalahan pengucapan angka dari “Rp 700” menjadi “Rp 700.000” sebagai bentuk kekhilafan manusiawi (human error) akibat durasi pidato yang panjang, sembari meminta masyarakat menyikapinya dengan “niat baik”.
Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H., Sekretaris DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Bekasi sekaligus Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sahaya Dharma Indonesia, memberikan analisis serta pandangan hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan (good governance) yang tajam, rigid, dan sistematis.
I. ANALISIS KRITIS: PERGESERAN FUNGSI KLARIFIKASI MENJADI BENTENG PEMBELAAN
Secara teoritis dan praktis dalam komunikasi publik tata pemerintahan, fungsi utama klarifikasi adalah mengoreksi fakta (fact correction) dan memperbaiki prosedur (corrective action). Namun, narasi yang disampaikan Istana dinilai bergeser menjadi bentuk pemaafan diri (self-justification) melalui beberapa indikator :
Pergeseran Beban Kewajiban (Shifting the Burden of Diligence) :
Pernyataan Istana yang mengimbau agar masyarakat menganalisis pidato dengan “niat baik” secara implisit mengalihkan tanggung jawab akurasi dari komunikator publik (pemerintah) kepada audiens (masyarakat). Publik seolah dituntut memvalidasi atau memaklumi kekeliruan, padahal masyarakat berhak menerima informasi yang akurat secara presisi.
Ketiadaan Action Plan Perbaikan Sistemik :
Narasi Istana berhenti pada pembelaan “manusiawi” dan pemakluman durasi pidato. Klarifikasi yang ideal seharusnya memuat komitmen perbaikan pada jajaran penyusun naskah (speechwriter) dan tim verifikasi data kepresidenan agar kekeliruan serupa tidak berulang.
II. PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) RIGID & SISTEMATIS
Oleh: Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.
1. Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Informasi Publik
Beroperasinya penyelenggaraan negara terikat teguh pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa salah satu tujuan keterbukaan informasi adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat.
Informasi yang disampaikan oleh Kepala Negara dalam forum resmi berkategori Informasi Publik. Oleh karena itu, penyampaian data yang tidak akurat meskipun disebabkan slip of the tongue secara normatif berpotensi mencederai asas kepastian hukum dan hak publik atas informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan (right to accurate information).
2. Tinjauan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan dan pernyataan pejabat publik wajib mengacu pada AAUPB, khususnya:
Asas Kecermatan (Principle of Meticulousness): Pejabat pemerintah atau Lembaga Kepresidenan bertindak dengan teliti dan cermat dalam menyusun dokumen maupun naskah pidato resmi. Kesalahan data yang lolos hingga ke mimbar publik menandakan lemahnya penerapannya fungsi qualitiy control dan verifikasi berjenjang pada Sekretariat Negara / Badan Komunikasi Kepresidenan.
Asas Akuntabilitas (Principle of Accountability): Setiap kebijakan dan pernyataan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial. Klarifikasi tidak boleh hanya bertumpu pada alasan subjektif (kelelahan/durasi), melainkan wajib diikuti ralat resmi secara kelembagaan dan penataan ulang SOP komunikasi krisis.
3. Kedudukan Tanggung Jawab Hukum dan Etika Pejabat Publik
Dalam doktrin Hukum Tata Negara (Constitutional Law), berlaku pemisahan antara pribadi (pribadi natuurlik person) dan jabatan (ambt):
Secara Manusiawi: Kekhilafan pengucapan adalah hal wajar pada diri individu.
Secara Institusional: Pernyataan seorang Presiden di depan umum mewakili institusi negara. Maka, pertanggungjawaban hukum dan etika publik melekat pada jajaran pembantu Presiden (Menteri/Kepala Badan) untuk tidak hanya tameng pertahanan citra, melainkan pelaksana koreksi faktual yang tegas, objektif, dan transparan tanpa menyalahkan persepsi publik.
III. REKOMENDASI HUKUM DAN TATA KELOLA
Guna menjaga marwah institusi kepresidenan dan kepastian hukum publik, Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H. merekomendasikan:
Penerbitan Ralat Resmi Kelembagaan: Pemerintah perlu mendokumentasikan koreksi data resmi dalam Lembaran Naskah Pidato Kepresidenan yang diakses publik melalui situs resmi Istana/Setneg.
Evaluasi SOP Verifikasi Data Pidato:
Menilai ulang kineja tim penyusun naskah dan tim fact-checking di lingkungan Istana agar data numerik krusial melintasi filter validasi yang ketat sebelum disampaikan ke publik.
Restrukturisasi Komunikasi Krisis: Mengubah pendekatan pembelaan (defensive mechanism) menjadi pendekatan kepatuhan hukum (legal compliance & corrective action), sehingga kepercayaan publik (public trust) terhadap data dan narasi pemerintah tetap terjaga.
