Tuesday, 20 October 2026
Redaksi
Tentang Kami

Headline

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA DI KAMPUNG PABUARAN CIMUNING

Sinergitas TNI – POLRI Kapolsek Bekasi Barat Bersama Danramil 01 Kranji Sambangi SMK Bina Siswa Utama, Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Aksi Anarkisme

DUGAAN KORUPSI REVITALISASI PASAR KRANJI BARU : YLBH SAHAYA DHARMA INDONESIA LAYANGKAN SURAT SUSULAN/TEGURAN KEPADA KEJARI KOTA BEKASI DEMI KEPASTIAN HUKUM PEDAGANG

Bojong Rawalumbu Tinjau Lokasi Pasca Kebakaran di Kampung Markan RW 03, Ketua RW Malah Tidak Hadir Tanpa Kabar

Kapolsek Bekasi Barat Pimpin Pengaturan Lalu Lintas Pagi, Pastikan Aktivitas Pengguna Jalan Lancar

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA MUSTIKASARI

Kamtibmas Wilayah Hukum Bekasi Selatan di Pimpin Langsung Oleh Kanit Reskrim Ompi Demi Kenyamanan Wilayah Hukum Bekasi Selatan

Bawa Semangat Sportivitas, Kapolsek Bekasi Selatan Raih Juara 2 Renang Estafet Internasional

Area Berita

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA DI KAMPUNG PABUARAN CIMUNING
20 Okt
Uncategorized

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA DI KAMPUNG PABUARAN CIMUNING

KOTA BEKASI – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),

Sinergitas TNI – POLRI Kapolsek Bekasi Barat Bersama Danramil 01 Kranji Sambangi SMK Bina Siswa Utama, Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Aksi Anarkisme
20 Okt
TNI - Polri

Sinergitas TNI – POLRI Kapolsek Bekasi Barat Bersama Danramil 01 Kranji Sambangi SMK Bina Siswa Utama, Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Aksi Anarkisme

KOTA BEKASI MEDIA INFO HUKUM – Wujud nyata sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ditunjukkan melalui patroli bersama

DUGAAN KORUPSI REVITALISASI PASAR KRANJI BARU : YLBH SAHAYA DHARMA INDONESIA LAYANGKAN SURAT SUSULAN/TEGURAN KEPADA KEJARI KOTA BEKASI DEMI KEPASTIAN HUKUM PEDAGANG
19 Okt
Hukum

DUGAAN KORUPSI REVITALISASI PASAR KRANJI BARU : YLBH SAHAYA DHARMA INDONESIA LAYANGKAN SURAT SUSULAN/TEGURAN KEPADA KEJARI KOTA BEKASI DEMI KEPASTIAN HUKUM PEDAGANG

BEKASI MEDIA INFO HUKUM, 19 Oktober 2026 — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sahaya Dharma Indonesia secara resmi melayangkan surat

Bojong Rawalumbu Tinjau Lokasi Pasca Kebakaran di Kampung Markan RW 03, Ketua RW Malah Tidak Hadir Tanpa Kabar
19 Okt
Daerah

Bojong Rawalumbu Tinjau Lokasi Pasca Kebakaran di Kampung Markan RW 03, Ketua RW Malah Tidak Hadir Tanpa Kabar

BEKASI - Media info hukum Pasca kebakaran lahan akibat tumpukan sampah di Kampung Markan RW 03, Lurah Bojong Rawalumbu Warjan,

Kapolsek Bekasi Barat Pimpin Pengaturan Lalu Lintas Pagi, Pastikan Aktivitas Pengguna Jalan Lancar
19 Okt
TNI - Polri

Kapolsek Bekasi Barat Pimpin Pengaturan Lalu Lintas Pagi, Pastikan Aktivitas Pengguna Jalan Lancar

KOTA BEKASI – Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih, S.H., M.H., memimpin langsung kegiatan

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA MUSTIKASARI
19 Okt
TNI - Polri

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA MUSTIKASARI

KOTA BEKASI – Dalam upaya mempererat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek

ROTASI STRATEGIS POLRES METRO BEKASI KOTA : MOMENTUM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KUHAP BARU (UU NO. 20 TAHUN 2025)
01 Sep
Hukum

ROTASI STRATEGIS POLRES METRO BEKASI KOTA : MOMENTUM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KUHAP BARU (UU NO. 20 TAHUN 2025)

BEKASI MEDIA INFO HUKUM — Selasa, 1 September 2026. Jajaran Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota resmi melakukan penyegaran kepemimpinan melalui

*ROTASI STRATEGIS POLRES METRO BEKASI KOTA: MOMENTUM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KUHAP BARU (UU NO. 20 TAHUN 2025)* *​BEKASI MEDIA INFO HUKUM* — Selasa, 1 September 2026. Jajaran Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota resmi melakukan penyegaran kepemimpinan melalui Serah Terima Jabatan (Sertijab) 8 pejabat strategis yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, *Kombes Pol Putu Kholis Aryana, S.I.K.,* pada Senin (31/8/2026). Pergeseran posisi penting mulai dari Kasat Lantas, PS. Kasat Reskrim, Kasikum, hingga lima Kapolsek jajaran ini didasarkan pada Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor KEP/752/VIII/2026, KEP/758/VIII/2026, dan keputusan terkait lainnya. ​Penyegaran struktur ini bertepatan dengan momentum penting berlakunya regulasi pembaharuan hukum acara pidana nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, serta diselaraskan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. ​Analisis & Pendapat Hukum Rigid dan Sistematis *​Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.* (Sekretaris DPC Kongres Indonesia / KAI Kota Bekasi & Ketua Umum YLBH Sahaya Dharma Indonesia) ​Menanggapi rotasi pejabat strategis di Polres Metro Bekasi Kota, *Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.,* menyampaikan pandangan dan analisis hukum secara mendalam, objektif, serta berlandaskan kerangka hukum positif terbaru: ​1. Peningkatan Kinerja dan Modernisasi Pelayanan Publik ​Rotasi jabatan bukan sekadar agenda rutin organisasi Polri, melainkan instrumen untuk mengakselerasi perbaikan mutu pelayanan publik yang bersih, profesional, dan akuntabel. ​Dasar Hukum: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). ​Pendapat Hukum: Pejabat baru yang dilantik di jajaran Polres Metro Bekasi Kota berkewajiban mewujudkan pelayanan publik berbasis kepastian hukum dan transparansi. Penyegaran kepemimpinan harus berdampak langsung pada peningkatan responsivitas petugas di lapangan saat melayani aduan warga guna mewujudkan tata kelola kepolisian yang akuntabel (good governance). ​2. Penuntasan Tunggakan LP (Undue Delay) dan Ekspansi Objek Praperadilan ​Keterlambatan atau penundaan penanganan Laporan Polisi secara berlarut-larut (undue delay) tanpa kejelasan status hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi pencari keadilan (denial of justice). ​Dasar Hukum: Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) jo. UU No. 2 Tahun 2002 jo. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. ​Pendapat Hukum: Dalam KUHAP Baru, mekanisme Praperadilan mengalami penguatan substantif. Penundaan berlarut (undue delay) atau penanganan LP yang *”mangkrak”* tanpa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara periodik kini dapat dikategorikan sebagai tindakan penghentian penyidikan secara materiil/de facto yang dapat diuji keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. PS. Kasat Reskrim dan para Kapolsek/Kanit Reskrim baru harus segera melakukan audit perkara (case review) secara menyeluruh untuk mengurai tunggakan LP lama guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan institusi Polri dari gugatan Praperadilan. ​3. Perlindungan Hak Imunitas Advokat: Penghentian Larangan Pembawaan Ponsel/HP ​Praktik di beberapa unit pelayanan penyidikan yang melarang Advokat atau Penasihat Hukum (PH) membawa HP/telepon seluler saat mendampingi klien (atau menuntut HP dititipkan) merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan melanggar prinsip penegakan hukum. ​Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) jo. Pasal 14, 17, dan 18 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. UU No. 2 Tahun 2002. ​Pendapat Hukum: Advokat adalah penegak hukum (catur wangsa) yang dilindungi oleh Hak Imunitas dalam menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ponsel/HP bagi seorang Advokat merupakan instrumen kerja yang sah untuk membaca rujukan pasal/undang-undang, mencatat resume pemeriksaan, serta berkoordinasi secara profesional. Mengintimidasi atau melarang Advokat membawa HP saat pendampingan klien merupakan pembatasan tidak sah (unlawful restriction) yang mencederai hak tersangka/saksi untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Praktik atau aturan lokal penyidik semacam ini harus dihentikan secara total oleh pejabat baru. ​4. Optimalisasi Kinerja Penyidik: Presisi, Profesional, Berintegritas & Berdedikasi ​Penyidikan perkara pidana di bawah KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menuntut kualifikasi pembuktian yang jauh lebih terukur, modern, dan menjunjung tinggi scientific crime investigation. ​Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) jo. UU No. 2 Tahun 2002 jo. Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. ​Pendapat Hukum: Penyidik dan Penyidik Pembantu wajib bekerja dengan prinsip equality before the law. Penyelidikan maupun penyidikan tidak boleh didasari atas tekanan pihak tertentu atau rekayasa bukti. Penyidik harus berani menetapkan tersangka jika minimal dua alat bukti yang sah terpenuhi, dan sebaliknya berani menghentikan perkara (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti demi menjamin kepastian dan keadilan hukum. ​5. Pemberantasan Pungli Layanan SIM & Transformatif Pelayanan Humanis ​Sektor Pelayanan Lalu Lintas, khususnya penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), merupakan etalase garda depan kepolisian dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. ​Dasar Hukum: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, serta UU No. 25 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 2002. ​Pendapat Hukum: Kasat Lantas yang baru bersama jajaran Satpas wajib memberantas segala bentuk Pungutan Liar (Pungli) maupun percaloan SIM secara penuh. Pembayaran administrasi wajib disesuaikan secara ketat dengan biaya resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memanfaatkan platform pembayaran non-tunai (digital payment). Petugas di lapangan wajib mengedepankan pendekatan yang ramah, transparan, humanis, dan melayani demi memulihkan serta meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap Polri di Kota Bekasi.
01 Sep
Hukum

*ROTASI STRATEGIS POLRES METRO BEKASI KOTA: MOMENTUM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KUHAP BARU (UU NO. 20 TAHUN 2025)* *​BEKASI MEDIA INFO HUKUM* — Selasa, 1 September 2026. Jajaran Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota resmi melakukan penyegaran kepemimpinan melalui Serah Terima Jabatan (Sertijab) 8 pejabat strategis yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, *Kombes Pol Putu Kholis Aryana, S.I.K.,* pada Senin (31/8/2026). Pergeseran posisi penting mulai dari Kasat Lantas, PS. Kasat Reskrim, Kasikum, hingga lima Kapolsek jajaran ini didasarkan pada Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor KEP/752/VIII/2026, KEP/758/VIII/2026, dan keputusan terkait lainnya. ​Penyegaran struktur ini bertepatan dengan momentum penting berlakunya regulasi pembaharuan hukum acara pidana nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, serta diselaraskan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. ​Analisis & Pendapat Hukum Rigid dan Sistematis *​Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.* (Sekretaris DPC Kongres Indonesia / KAI Kota Bekasi & Ketua Umum YLBH Sahaya Dharma Indonesia) ​Menanggapi rotasi pejabat strategis di Polres Metro Bekasi Kota, *Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H.,* menyampaikan pandangan dan analisis hukum secara mendalam, objektif, serta berlandaskan kerangka hukum positif terbaru: ​1. Peningkatan Kinerja dan Modernisasi Pelayanan Publik ​Rotasi jabatan bukan sekadar agenda rutin organisasi Polri, melainkan instrumen untuk mengakselerasi perbaikan mutu pelayanan publik yang bersih, profesional, dan akuntabel. ​Dasar Hukum: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). ​Pendapat Hukum: Pejabat baru yang dilantik di jajaran Polres Metro Bekasi Kota berkewajiban mewujudkan pelayanan publik berbasis kepastian hukum dan transparansi. Penyegaran kepemimpinan harus berdampak langsung pada peningkatan responsivitas petugas di lapangan saat melayani aduan warga guna mewujudkan tata kelola kepolisian yang akuntabel (good governance). ​2. Penuntasan Tunggakan LP (Undue Delay) dan Ekspansi Objek Praperadilan ​Keterlambatan atau penundaan penanganan Laporan Polisi secara berlarut-larut (undue delay) tanpa kejelasan status hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi pencari keadilan (denial of justice). ​Dasar Hukum: Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) jo. UU No. 2 Tahun 2002 jo. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. ​Pendapat Hukum: Dalam KUHAP Baru, mekanisme Praperadilan mengalami penguatan substantif. Penundaan berlarut (undue delay) atau penanganan LP yang *”mangkrak”* tanpa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara periodik kini dapat dikategorikan sebagai tindakan penghentian penyidikan secara materiil/de facto yang dapat diuji keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. PS. Kasat Reskrim dan para Kapolsek/Kanit Reskrim baru harus segera melakukan audit perkara (case review) secara menyeluruh untuk mengurai tunggakan LP lama guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan institusi Polri dari gugatan Praperadilan. ​3. Perlindungan Hak Imunitas Advokat: Penghentian Larangan Pembawaan Ponsel/HP ​Praktik di beberapa unit pelayanan penyidikan yang melarang Advokat atau Penasihat Hukum (PH) membawa HP/telepon seluler saat mendampingi klien (atau menuntut HP dititipkan) merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan melanggar prinsip penegakan hukum. ​Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) jo. Pasal 14, 17, dan 18 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. UU No. 2 Tahun 2002. ​Pendapat Hukum: Advokat adalah penegak hukum (catur wangsa) yang dilindungi oleh Hak Imunitas dalam menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ponsel/HP bagi seorang Advokat merupakan instrumen kerja yang sah untuk membaca rujukan pasal/undang-undang, mencatat resume pemeriksaan, serta berkoordinasi secara profesional. Mengintimidasi atau melarang Advokat membawa HP saat pendampingan klien merupakan pembatasan tidak sah (unlawful restriction) yang mencederai hak tersangka/saksi untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Praktik atau aturan lokal penyidik semacam ini harus dihentikan secara total oleh pejabat baru. ​4. Optimalisasi Kinerja Penyidik: Presisi, Profesional, Berintegritas & Berdedikasi ​Penyidikan perkara pidana di bawah KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menuntut kualifikasi pembuktian yang jauh lebih terukur, modern, dan menjunjung tinggi scientific crime investigation. ​Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) jo. UU No. 2 Tahun 2002 jo. Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. ​Pendapat Hukum: Penyidik dan Penyidik Pembantu wajib bekerja dengan prinsip equality before the law. Penyelidikan maupun penyidikan tidak boleh didasari atas tekanan pihak tertentu atau rekayasa bukti. Penyidik harus berani menetapkan tersangka jika minimal dua alat bukti yang sah terpenuhi, dan sebaliknya berani menghentikan perkara (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti demi menjamin kepastian dan keadilan hukum. ​5. Pemberantasan Pungli Layanan SIM & Transformatif Pelayanan Humanis ​Sektor Pelayanan Lalu Lintas, khususnya penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), merupakan etalase garda depan kepolisian dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. ​Dasar Hukum: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, serta UU No. 25 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 2002. ​Pendapat Hukum: Kasat Lantas yang baru bersama jajaran Satpas wajib memberantas segala bentuk Pungutan Liar (Pungli) maupun percaloan SIM secara penuh. Pembayaran administrasi wajib disesuaikan secara ketat dengan biaya resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memanfaatkan platform pembayaran non-tunai (digital payment). Petugas di lapangan wajib mengedepankan pendekatan yang ramah, transparan, humanis, dan melayani demi memulihkan serta meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap Polri di Kota Bekasi.

*ROTASI STRATEGIS POLRES METRO BEKASI KOTA: MOMENTUM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KUHAP BARU (UU NO. 20 TAHUN 2025)* BEKASI MEDIA

01 Sep
Uncategorized

  KARANGANYAR, MEDIA INFO HUKUM – Suasana hangat dan penuh tawa mewarnai Silaturahmi dan Arisan Keluarga Brayat Tomosyo, yang digelar

Terus Berkomitmen dalam Pelayanan Prima Samsat Kabupaten Bekasi Layanan dan Kepatuhan Pajak 
01 Sep
TNI - Polri

Terus Berkomitmen dalam Pelayanan Prima Samsat Kabupaten Bekasi Layanan dan Kepatuhan Pajak 

Kabupaten Bekasi-Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan prima serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar

Pemutihan Pajak di Ujung Waktu, Pelayanan Samsat Jaksel Dipuji Warga
01 Sep
TNI - Polri

Pemutihan Pajak di Ujung Waktu, Pelayanan Samsat Jaksel Dipuji Warga

JAKARTA — Di tengah tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada penghujung masa program, pelayanan di

Rotasi Besar-besaran, 8 Jabatan Strategis di Polres Metro Bekasi Kota Berganti Pejabat
01 Sep
TNI - Polri

Rotasi Besar-besaran, 8 Jabatan Strategis di Polres Metro Bekasi Kota Berganti Pejabat

BEKASI, MEDIA INFO HUKUM- Polres Metro Bekasi Kota resmi melakukan penyegaran di tubuh organisasinya. Sebanyak 8 jabatan strategis di lingkungan

Area Iklan

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA DI KAMPUNG PABUARAN CIMUNING

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA DI KAMPUNG PABUARAN CIMUNING

Sinergitas TNI – POLRI Kapolsek Bekasi Barat Bersama Danramil 01 Kranji Sambangi SMK Bina Siswa Utama, Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Aksi Anarkisme

Sinergitas TNI – POLRI Kapolsek Bekasi Barat Bersama Danramil 01 Kranji Sambangi SMK Bina Siswa Utama, Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Aksi Anarkisme

DUGAAN KORUPSI REVITALISASI PASAR KRANJI BARU : YLBH SAHAYA DHARMA INDONESIA LAYANGKAN SURAT SUSULAN/TEGURAN KEPADA KEJARI KOTA BEKASI DEMI KEPASTIAN HUKUM PEDAGANG

DUGAAN KORUPSI REVITALISASI PASAR KRANJI BARU : YLBH SAHAYA DHARMA INDONESIA LAYANGKAN SURAT SUSULAN/TEGURAN KEPADA KEJARI KOTA BEKASI DEMI KEPASTIAN HUKUM PEDAGANG

Bojong Rawalumbu Tinjau Lokasi Pasca Kebakaran di Kampung Markan RW 03, Ketua RW Malah Tidak Hadir Tanpa Kabar

Bojong Rawalumbu Tinjau Lokasi Pasca Kebakaran di Kampung Markan RW 03, Ketua RW Malah Tidak Hadir Tanpa Kabar

Kapolsek Bekasi Barat Pimpin Pengaturan Lalu Lintas Pagi, Pastikan Aktivitas Pengguna Jalan Lancar

Kapolsek Bekasi Barat Pimpin Pengaturan Lalu Lintas Pagi, Pastikan Aktivitas Pengguna Jalan Lancar

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA MUSTIKASARI

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, POLSEK BANTARGEBANG SERAP ASPIRASI WARGA MUSTIKASARI